Home » Berita » Headline » Pejabat Level Bawah, Satker Kementerian PUPR Terjaring OTT KPK

Pejabat Level Bawah, Satker Kementerian PUPR Terjaring OTT KPK

JAKARTA , dobraknews – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, terkesan sedih saat mengetahui sejumlah pejabat di kementerian yang tertangkap dalam operarsi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/12/2108).

“Kami dikejutkan oleh peristiwa yang menyedihkan hati, dan mengagetkan kami. Padahal kami sudah diamanahi untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” ujar Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta, saat memberikan keterangan kepada media usai melakukan kunjungan kerja poyek penataan kawasan pariwisata di Kabupaten Magelang.

“Begitu mendapat informasi tersebut, saya tanya Pak Irjen (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto) begitu saya sampai di Bandara,” ungkapnya.

Basuki mengatakan,  pihaknya baru mendapatkan informasi awal bahwa ada sejumlah pegawai Kementerian PUPR yang terkena OTT di proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Namun, siapa saja pegawai tersebut dan untuk proyek apa saja mereka bekerja, dia mengaku belum mengetahui secara pasti.

Untuk itu, Basuki menugaskan Irjen Kementerian PUPR Widiarto menemui KPK guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kejelasan jumlah pegawai (pejabat) yang terlibat dan untuk proyek infrastruktur SPAM apa saja.

“Kami percaya KPK telah bekerja profesional sesuai dengan standar operational procedure (SOP)-nya, dengan ketelitian tinggi, dan telah mengamati pajang. Kami menunggu penjelasan dari KPK. Kami terbuka, dan akan bekerja sama,” tegas Basuki.

Namun begitu, dia menduga bahwa yang terlibat OTT KPK adalah unsur pegawai (pejabat) yang berada di tataran pelaksana proyek yakni setingkat Satuan Kerja (Satker) ke bawah.

Basuki menuturkan, saat ini jumlah Satker di Kementerian PUPR sebanyak 1.165 satuan. Sementara total jumlah pegawai Kementerian PUPR 22.000 orang.

Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 2.904 yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bawah PPK terdapat 888 Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan pelelangan dengan jumlah pegawai sekitar 2.483 orang.

Basuki mengungkapkan,  Mereka (satker/ppk)  bekerja sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 tahun 2018, dan Peraturan Menteru PUPR  nomor 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

“Semua aturan mengenai pengadaan pelelangan sudah ada. Di dalam pelaksanaannya pun kami didampingi Irjen dan pejabat terkait seperti BPKP dan Kejaksaan Agung,” terang dia.

Basuki memastikan, semua mekanisme dilaksanakan sebaik-baiknya. Namun begitu, pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh pegawai Kementerian PUPR, melainkan juga oleh penyedia jasa yang mengikuti pelelangan yakni kontraktor dan konsultan yang bernaung di bawah asosiasi.

“Sistem pengadaan barang dan jasa sifatnya kompetisi. (Pelanggaran) mungkin ada di situ,” kata dia.

Pihaknya, kata Basuki, selalu bekerja sama dengan asosiasi seperti Inkindo, LPJK, dan lain-lain dalam rangka dalam rangka penyelenggaraan lelang yang baik dan benar.

SPAM Pejompongan
Ketika didesak mengenai lokasi penggeledahan dan OTT KPK, Basuki menegaskan tidak terjadi di Kantor Kementerian PUPR melainkan di kantor proyek SPAM di Pejompongan, Jakarta Pusat.

“Bukan di Kantor Kementerian. Tapi di kantor proyek. SPAM Pejompongan,” cetusnya. ( mon)

Share

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Menteri Pertahanan RI Luncurkan Kapal Selam TNI AL, Produksi Anak Bangsa

SURABAYA,  dobraknews – Tentara Nasionala Indonesia (TNI) Angkatan Laut  (AL) kembali menerima alat Utama Sistem ...