Home » Berita » Perusahaan di Imbau Daftarkan Semua Pekerja sebagai Peserta BPJS

Perusahaan di Imbau Daftarkan Semua Pekerja sebagai Peserta BPJS

SURABAYA [DOBRAKNEWS.COM] Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melakukan pemanggilan terhadap
perusahaan yang tidak daftar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan. Pemanggilan tersebut dilakukan atas dasar Surat Kuasa Khusus (SKK)
dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo. 
“Sebagai Jaksa dan Pengacara Negara kami memanggil para pemberi kerja
yang tidak daftar BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kasi Datun Kejari
Surabaya, Agus Candra SH.

Dani Santoso, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo yang ikut hadir
di kejaksaan membenarkan, telah melimpahkan SKK atas 740 perusahaan
wajib belum daftar (PWBD) ke Kejari Surabaya. “Mereka sebelumnya sudah kami peringatkan melalui surat, bahkan sampai
lebih dua kali, tapi tetap saja tidak daftar. Karena itu, kami
menyerahkan ke kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk
menindaklanjuti,” kata Dani.

Panggilan tahap pertama itu intinya para pemberi kerja diminta
mematuhi undang-undang, yakni mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. “Cuma itu saja, karena itu wajib bagi mereka,”
kata Kasi Datun ini. Bila peringatan pertama itu tidak diindahkan, akan
dilakukan Teguran pertama dan teguran kedua,
berikut ancaman denda serta sanksi tidak mendapat layanan publik.

“Bila pemberi kerja tetap bandel, tidak juga daftar BPJS Ketenagakerjaan, ya terpaksa kita pidanakan,” tegas Candra. 
“Meski ini sudah sampai kejaksaan, kami
berharap mereka sadar akan kewajibannya untuk daftar BPJS
Ketenagakerjaan,” ujar Dani.

Ketidakpatuhan para pemberi kerja dengan tidak daftar BPJS
Ketenagakerjaan itu, selain melanggar undang-undang juga sangat
merugikan para pekerja, dimana pekerja jadi kehilangan hak mendapatkan
perlindungan sosial atas kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua,
dan jaminan pensiun.

Menurut Kunto Wibowo, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Darmo yang turut mendampingi Dani Santoso, setiap pekerja peserta
BPJS Ketenagakerjaan terlindungi jaminan sosial, yang bila mengalami
kecalakaan kerja mendapat bea perawatan sepenuhnya, dan bila sampai
meninggal dapat 48 x gaji.

Kemudian, jika peserta meninggal biasa (bukan karena kecelakaan kerja),
ahli warisnya mendapat Rp 24 juta. Terus, jika sudah tua mendapat
tabungan Jaminan Hari Tua ditambah dana pengembangan yang bisa diambil
setelah tidak bekerja lagi, dan kalau sudah pensiun mendapat uang
pensiunan seperti pegawai negeri sipil.

“Keempat program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan
Pensiunan (JP), itu wajib bagi semua pekerja, dan si pemberi kerja atau
pemilik perusahaan wajib mendaftarkan. Jika tidak, pemberi kerja
kategori melanggar undang-undang, dan kejaksaan berkewenangan melakukan
tindakan,” kata Kunto.

Karena itu, lanjut Kunto, diharapkan semua pemberi kerja atau pemilik
perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya jadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan sebelum pihak kejaksaan mengambil tindakan.

Dia menambahkan, selain telah menyerahkan SKK atas 740 PWBD ke
kejaksaan, berikutnya akan diserahkan pula SKK atas perusahaan yang
menunggak pembayaran iuran. (gn/do/tin)

Share

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mengkominfo Janji bawa masalah Pers Indonesia ke Presiden

JAKARTA, dobraknews – Menteri Komunikasi dan Informasi RI Rudiantara menerima Tim Sekretariat Bersama Pers Indonesia ...